Platform game populer Roblox tengah dibidik untuk kemungkinan pemblokiran oleh pemerintah Indonesia, khususnya terkait potensi konten berbahaya bagi anak-anak. Pemerintah menyebut tidak segan melakukan tindakan jika ditemukan bukti kuat mengenai unsur kekerasan atau bahaya perilaku—tegas disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.

Namun, sejauh ini belum ada keputusan resmi. Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, memastikan bahwa belum ada rencana pemblokiran, dan bahwa pemerintah sedang menunggu hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

Roblox akan dijerat aturan Indonesian Game Rating System (IGRS) jika tidak memiliki perwakilan resmi yang menyerahkan game untuk penilaian atau tidak menyesuaikan konten sesuai kelompok usia. Pelanggaran ketentuan ini bisa berujung pada pemblokiran akses.

Di tengah wacana tersebut, DPR melalui Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa isu pemblokiran bukan satu-satunya prioritas—tantangan digital yang lebih besar perlu menjadi perhatian pemerintah. Sementara itu, komunitas Roblox di Indonesia meminta pendekatan regulasi dan edukatif ketimbang pelarangan langsung.

Terkait keselamatan anak, banyak pihak, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu’ti, menyuarakan kekhawatiran bahwa fitur di Roblox bisa menampilkan adegan kekerasan terselubung yang sulit dibedakan oleh anak-anak. Sebaliknya, tokoh seperti Ubaid Matraji dari JPPI menyarankan bahwa solusi jangka panjang adalah edukasi digital dan pengawasan cerdas, bukan pemblokiran semata.

Ringkasan Singkat